WBS

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIRIBUSI DAERAH KABUPATEN TABALONG

Prosedur Pengaduan


1.      Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang mengandung informasi atau indikasi yang terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku yang dilakukan aparat pegawai negeri sipil dengan cara;

·       Datang langsung ke Badan Pengelola Pajak dan Retriribusi Daerah Kabupaten Tabalong atau instansi tempat bekerja pelapor;

·       Secara tertulis menyampaikan aduan melalui e-mail : Bpprdtab@gmail.com atau website : https://bpprd.tabalongkab.go.id/

2.     Laporan pengaduan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut :

·       Identitas aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja tempat terlapor bertugas;

·       Perbuatan yang dilaporkan;

·       Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor;

3.     Perbuatan yang dilaporkan adalah informasi atau indikasi aparat Pegawai Negeri Sipil melakukan;

·       Pelanggaran terhadapat kode etik dan/atau pedoman perilaku aparat;

·       Penyalahgunaan wewenang jabatan;

·       Pelanggaran sumpah jabatan;

·       Pelanggaran terhadapat peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

·       Perbuatan tercela, yaitu perbuatan moral, asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat maupun selaku anggota masyarakat;

·       Pelanggaran hukum, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian yang bersifat administratif;

·       Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum;


Kerahasian Identitas


Dalam penanganan laporan pengaduan baik pelapor maupun terlapor berhak :

1.      Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas.

2.     Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.

3.     Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemeriksaan. 

Penanganan Pengaduan


Pengaduan yang diterima akan dilakukan verifikasi kebenaran identitas baik pelapor maupun terlapor,selanjutnya pengaduan akan diproses melalui penalahaan awal sebelum dapat ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan atau tidak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan materi pengaduan terbukti kebenarannya, terlapor akan dijatuhi sanksi/hukuman dissiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti dan akan diarsipkan dan dapat dipergunakan sewaku-waktu apabila diperlukan.